MENTOK, -- Tambang Laut Perairan Tembelok, Mentok, kembali dibuka. Aktifitas sudah berjalan tiga hari dan tidak menunjukkan kegaduhan baik antar penambang, nelayan serta warga atau masyarakat terdampak langsung selama aktifitas ini berjalan. Ada beberapa kunci kenapa hal ini dinilai kondusif.
Pegiat masyarakat yang juga Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Bangka Belitung, Edy Warsito, SH, menilai, aktifitas tambang Laut Tembelok berjalan kondusif karena memang murni dikelola oleh masyarakat dan juga warga sekitar lokasi tambang. Secara kasat mata, keuntungan didapat masyarakat jelas yakni 25 persen dari hasil timah yang didapat penambang langsung disisihkan untuk jatah kampung.
"Itu bisa disaksikan bersama, 25 persen disisihkan sisanya silahkan penambang jual sendiri tentu dengan harga yang terbaik, " ujar Edy Warsito dalam pendapatnya kepada sejumlah awak media, Selasa, (16/9/2025).
Kondisi ini kata Agus tak menimbulkan spekulan, salah tafsir atau kecemburuan sosial. Berbeda sebelumnya saat dikelola oleh panitia dengan cara membuka lapak yang dibiayai Taibong. Praktek keberadaan lapak seperti itu bak mengundang cumi-cumi atau laron menggunakan cahaya lampu.
"Keberadaan lapak penimbangan timah di lokasi aktifitas tambang Laut hanya akan memecah belah masyarakat, menimbulkan kecurigaan sesama panitia serta memecah belah terutama media. Banyak sesama media akhirnya " "berantem" karena cemburu sosial, Si Taibong hanya merangkul media-media yang dirasa dekat dan bisa menjilat. Sementara media yang mayoritas lokal di Mentok tak pernah dilibatkan untuk kerjasama memberitakan hal-hal yang bermanfaat, "ujar Agus.
"Jadi harapan kita terkait tambang yang dibuka masyarakat tetap jaga kondusifitas, jangan gunakan lapak penimbangan, biarkan warga atau masyarakat langsung yang mengelola. Bagaimanapun aktifitas Tembelok memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah. Ekonomi masyarakat bangkit kembali, walaupun kita sadar bahwa baik itu belum tentu benar tapi disinilah perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memahami kondisi ekonomi masyarakat yang selama ini mati suri. Mudah-mudahan kedepan Bangka Barat mendapatkan alokasi Wilayah Pertambangan Rakyat ((WPR, red) sehingga tambang rakyat mayoritas legal dan bisa dikelola secara aman, " tandas Edy.